Pengumuman Hasil Tes CAT SKD CPNS 2018 – Badan Kepegawaian Negara (BKN) sudah menggelar Tes SKD CPNS 2018 berbasis Computer Assisted Test (CAT) untuk CPNS 2018 mulai 26 Oktober 2018.
Berapa jumlah formasi CPNS tahun 2018? Secara keseluruhan baik di instansi pusat ataupun daerah berjumlah 238.015. Pemerintah pusat berjumlah 51.271 formasi dan untuk Pemerintah Daerah berjumlah 186.744 formasi.
Formasi yang dijadikan prioritas kali ini oleh pemerintah adalah jabatan-jabatan spesialis maupun teknis, seperti guru, tenaga kesehatan serta tenaga yang memiliki kualifikasi teknis di bidang infrastruktur yang sesuai dengan program nawacita.
Jadwal dan Lokasi Tes SKD CPNS 2018
Pelaksanaan Tes Kompetensi Dasar (SKD) CPNS 2018 sendiri dimulai tanggal 26 Oktober sampai 7 November 2018, dengan catatan jadwal seleksi pasti ada di masing-masing instansi dan dapat dilihat oleh pelamar CPNS 2018 di website SSCN per tanggal 25 Oktober 2018. Sedangkan untuk Pengumuman Hasil Tes CAT SKD CPNS 2018 dijadwalkan pada tanggal 8-19 November 2018.
Instansi telah mengumumkan lokasi pelaksanaan Tes Kompetensi Dasar (SKD) CPNS 2018. Ujian menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT) BKN dan CAT UNBKN rencananya akan digelar di 269 titik lokasi.
- 26 titik lokasi di kantor regional BKNÂ dan Kantor Pusat BKN
- 193 lokasi provinsi/kab/kota
- 18 lokasi di instansi pusat
- 32 lokasi yang menggunakan sistem UNBK yang disediakan oleh Kemendikbud.
Jumlah titik lokasi ini jauh berkurang dari pernyataan sebelumnya sebanyak 636 lokasi fasilitas Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK).
Tahapan Tes CPNS 2018
Sebagaimana yang kita tahu bahwa tahapan tes CPNS 2018 dibagi kepada 3 tahap, yakni:
- Seleksi Administrasi/Verifikasi Berkas.
- Seleksi Kompetensi Dasar (SKD).
- Seleksi Kompetensi Bidang (SKB).
Dan saat ini prosesi penerimaan CPNS Tahun 2018 telah memasuki tahap pengumuman hasil seleksi Administrasi.
Beberapa Bagian Tes CAT SKD CPNS 2018
Untuk materi untuk tahapan Tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS 2018 meliputi Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), Tes Intelegensi Umum (TIU), dan Tes Karakteristik Pribadi (TKP) dengan nilai ambang batas yang berbeda-beda menurut jenis formasi-nya.
Untuk diketahui dan diperhatikan bagi para peserta, sebelum masuk ruangan SKD, peserta wajib melakukan verifikasi data dengan menunjukkan KTP asli dan Kartu Tanda Peserta Seleksi (KTPS) pada petugas verifikator.
Kemudian peserta harus melakukan registrasi dan mendapatkan Pin Registrasi dari Panitia Seleksi Instansi (admin aplikasi SKD) sebelum SKD dimulai.
Setelah melalui tahapan ini peserta yang lolos seleksi diperbolehkan masuk ruang pengarahan terlebih dulu untuk menyaksikan tayangan terkait tata cara SKD menggunakan sistem CAT BKN.
Sesudah itu, para peserta memasuki ruang ujian sesuai dengan sesi dan menempati tempat duduk yang sudah ditentukan.
Pengumuman Hasil Tes CAT SKD CPNS 2018
Hasil pengumuman untuk Tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS 2018 dapat dilihat di situs BKN SSCN dengan LINK ini atau dengan link alternative di bawah
1. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
2. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
3. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
4. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
5. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
6. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
7. Kementerian Badan Usaha Milik Negara
8. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
9. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
10. Kementerian Pemuda dan Olahraga
11. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
12. Kementerian Luar Negeri
13. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
14. Kementerian Keuangan
15. Kementerian Pertanian
16. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
17. Kementerian Perhubungan
18. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
19. Kementerian Kesehatan
20. Kementerian Agama
21. Kementerian Ketenagakerjaan
22. Kementerian Sosial
23. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
24. Kementerian Kelautan dan Perikanan
25. Kementerian Komunikasi dan Informatika
26. Kementerian Perdagangan
27. Kementerian Perindustrian
28. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
29. Kementerian Pariwisata
30. Kementerian Sekretariat Negara
31. Kejaksaan Agung
32. Badan Intelijen Negara
33. Sekretariat Jenderal MPR
34. Sekretariat Jenderal DPR RI
35. Mahkamah Agung RI
36. Badan Pemeriksa Keuangan
37. Setjen WANTANNAS
38. Badan Siber dan Sandi Negara
39. Badan Kepegawaian Negara
40. Lembaga Administrasi Negara
41. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
42. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
43. Badan Tenaga Nuklir Nasional
44. Badan Pusat Statistik
45. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
46. Arsip Nasional Republik Indonesia
47. Badan Informasi Geospasial
48. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
49. Badan Koordinasi Penanaman Modal
50. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
51. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
52. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
53. Perpustakaan Nasional RI
54. Badan Standardisasi Nasional
55. Badan Pengawas Tenaga Nuklir
56. Badan Pengawas Obat dan Makanan
57. Lembaga Ketahanan Nasional RI
58. Kepolisian Negara
59. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
60. Badan Narkotika Nasional
61. Setjen Komisi Pemilihan Umum
62. Badan Nasional Penanggulangan Bencana
63. Setjen KOMNAS HAM
64. Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial
65. Badan Nasional Penempatan Perlindungan TKI
66. Badan Keamanan Laut RI
67. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
68. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
69. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
70. Ombudsman Republik Indonesia
71. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
72. Badan Pengawas Pemilihan Umum
73. Badan Ekonomi Kreatif
74. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
75. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
Pengumuman Hasil Tes CAT SKD CPNS 2018 Pemerintahan
76. Pemerintah Aceh
77. Pemerintah Kab. Aceh Besar
78. Pemerintah Kab. Pidie
79. Pemerintah Kab. Aceh Timur
80. Pemerintah Kab. Aceh Selatan
81. Pemerintah Kab. Aceh Barat
82. Pemerintah Kab. Aceh Tengah
83. Pemerintah Kab. Aceh Tenggara
84. Pemerintah Kab. Simeulue
85. Pemerintah Kab. Bireuen
86. Pemerintah Kab. Aceh Singkil
87. Pemerintah Kab. Gayo Lues
88. Pemerintah Kab. Aceh Tamiang
89. Pemerintah Kab. Nagan Raya
90. Pemerintah Kab. Aceh Jaya
91. Pemerintah Kab. Pidie Jaya
92. Pemerintah Kota Sabang
93. Pemerintah Kota Banda Aceh
94. Pemerintah Kota Langsa
95. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
96. Pemerintah Kab. Deli Serdang
97. Pemerintah Kab. Karo
98. Pemerintah Kab. Langkat
99. Pemerintah Kab. Tapanuli Tengah
100. Pemerintah Kab. Simalungun
101. Pemerintah Kab. Labuhanbatu
102. Pemerintah Kab. Dairi
103. Pemerintah Kab. Tapanuli Utara
104. Pemerintah Kab. Tapanuli Selatan
105. Pemerintah Kab. Asahan
106. Pemerintah Kab. Nias
107. Pemerintah Kab. Toba Samosir
108. Pemerintah Kab. Mandailing Natal
109. Pemerintah Kab. Humbang Hasundutan
110. Pemerintah Kab. Pakpak Bharat
111. Pemerintah Kab. Samosir
112. Pemerintah Kab. Serdang Bedagai
113. Pemerintah Kab. Padang Lawas
114. Pemerintah Kab. Padang Lawas Utara
115. Pemerintah Kab. Batubara
116. Pemerintah Kab. Labuhanbatu Selatan
117. Pemerintah Kab. Labuhanbatu Utara
118. Pemerintah Kab. Nias Barat
119. Pemerintah Kab. Nias Utara
120. Pemerintah Kota Medan
121. Pemerintah Kota Tebing Tinggi
122. Pemerintah Kota Binjai
123. Pemerintah Kota Tanjungbalai
124. Pemerintah Kota Sibolga
125. Pemerintah Kota Gunung Sitoli
126. Pemerintah Provinsi Riau
127. Pemerintah Kab. Kampar
128. Pemerintah Kab. Bengkalis
129. Pemerintah Kab. Indragiri Hulu
130. Pemerintah Kab. Indragiri Hilir
131. Pemerintah Kab. Pelalawan
132. Pemerintah Kab. Rokan Hulu
133. Pemerintah Kab. Rokan Hilir
134. Pemerintah Kab. Siak
135. Pemerintah Kab. Kuantan Singingi
136. Pemerintah Kab. Kepulauan Meranti
137. Pemerintah Kota Pekanbaru
138. Pemerintah Kota Dumai
139. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
140. Pemerintah Kab. Agam
141. Pemerintah Kab. Pasaman
142. Pemerintah Kab. Limapuluh Kota
143. Pemerintah Kab. Solok
144. Pemerintah Kab. Padang Pariaman
145. Pemerintah Kab. Pesisir Selatan
146. Pemerintah Kab. Tanah Datar
147. Pemerintah Kab. Sijunjung
148. Pemerintah Kab. Kep. Mentawai
149. Pemerintah Kab. Solok Selatan
150. Pemerintah Kab. Dharmasraya
151. Pemerintah Kab. Pasaman Barat
152. Pemerintah Kota Bukittinggi
153. Pemerintah Kota Padang Panjang
154. Pemerintah Kota Sawahlunto
155. Pemerintah Kota Solok
156. Pemerintah Kota Padang
157. Pemerintah Kota Payakumbuh
158. Pemerintah Kota Pariaman
159. Pemerintah Provinsi Jambi
160. Pemerintah Kab. Batang Hari
161. Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Barat
162. Pemerintah Kab. Bungo
163. Pemerintah Kab. Merangin
164. Pemerintah Kab. Kerinci
165. Pemerintah Kab. Sarolangun
166. Pemerintah Kab. Tebo
167. Pemerintah Kab. Muaro Jambi
168. Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Timur
169. Pemerintah Kota Jambi
170. Pemerintah Kota Sungai Penuh
171. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
172. Pemerintah Kab. Musi Banyuasin
173. Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu
174. Pemerintah Kab. Muara Enim
175. Pemerintah Kab. Musi Rawas
176. Pemerintah Kab. Ogan Komering Ilir
177. Pemerintah Kab. Banyuasin
178. Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu Timur
179. Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu Sel.
180. Pemerintah Kab. Ogan Ilir
181. Pemerintah Kab. Empat Lawang
182. Pemerintah Kab. Musi Rawas Utara
183. Pemerintah Kota Palembang
184. Pemerintah Kota Pagar Alam
185. Pemerintah Kota Lubuk Linggau
186. Pemerintah Kota Prabumulih
187. Pemerintah Kab. Penukal Abab Lematang Ilir
188. Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung
189. Pemerintah Kab. Bangka
190. Pemerintah Kab. Belitung
191. Pemerintah Kab. Bangka Barat
192. Pemerintah Kab. Bangka Tengah
193. Pemerintah Kab. Bangka Selatan
194. Pemerintah Kab. Belitung Timur
195. Pemerintah Kota Pangkal Pinang
196. Pemerintah Provinsi Bengkulu
197. Pemerintah Kab. Bengkulu Utara
198. Pemerintah Kab. Bengkulu Selatan
199. Pemerintah Kab. Rejang Lebong
200. Pemerintah Kab. Kaur
201. Pemerintah Kab. Seluma
202. Pemerintah Kab. Mukomuko
203. Pemerintah Kab. Kepahiang
204. Pemerintah Kab. Lebong
205. Pemerintah Kab. Bengkulu Tengah
206. Pemerintah Kota Bengkulu
207. Pemerintah Provinsi Lampung
208. Pemerintah Kab. Lampung Selatan
209. Pemerintah Kab. Lampung Tengah
210. Pemerintah Kab. Lampung Utara
211. Pemerintah Kab. Lampung Barat
212. Pemerintah Kab. Tulang Bawang
213. Pemerintah Kab. Tanggamus
214. Pemerintah Kab. Way Kanan
215. Pemerintah Kab. Lampung Timur
216. Pemerintah Kab. Pesawaran
217. Pemerintah Kab. Tulang Bawang Barat
218. Pemerintah Kab. Pringsewu
219. Pemerintah Kab. Mesuji
220. Pemerintah Kab. Pesisir Barat
221. Pemerintah Kota Metro
222. Pemerintah Kota Bandar Lampung
223. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
224. Pemerintah Provinsi Jawa Barat
225. Pemerintah Kab. Bogor
226. Pemerintah Kab. Sukabumi
227. Pemerintah Kab. Bekasi
228. Pemerintah Kab. Karawang
229. Pemerintah Kab. Purwakarta
230. Pemerintah Kab. Subang
231. Pemerintah Kab. Bandung
232. Pemerintah Kab. Sumedang
233. Pemerintah Kab. Garut
234. Pemerintah Kab. Tasikmalaya
235. Pemerintah Kab. Ciamis
236. Pemerintah Kab. Cirebon
237. Pemerintah Kab. Indramayu
238. Pemerintah Kab. Majalengka
239. Pemerintah Kab. Bandung Barat
240. Pemerintah Kab. Pangandaran
241. Pemerintah Kota Bandung
242. Pemerintah Kota Bogor
243. Pemerintah Kota Sukabumi
244. Pemerintah Kota Cirebon
245. Pemerintah Kota Bekasi
246. Pemerintah Kota Depok
247. Pemerintah Kota Cimahi
248. Pemerintah Kota Tasikmalaya
249. Pemerintah Kota Banjar
250. Pemerintah Provinsi Banten
251. Pemerintah Kab. Serang
252. Pemerintah Kab. Pandeglang
253. Pemerintah Kab. Lebak
254. Pemerintah Kab. Tangerang
255. Pemerintah Kota Tangerang
256. Pemerintah Kota Cilegon
257. Pemerintah Kota Serang
258. Pemerintah Kota Tangerang Selatan
259. Pemerintah D I Yogyakarta
260. Pemerintah Kab. Bantul
261. Pemerintah Kab. Sleman
262. Pemerintah Kab. Gunung Kidul
263. Pemerintah Kab. Kulon Progo
264. Pemerintah Kota Yogyakarta
265. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
266. Pemerintah Kab. Semarang
267. Pemerintah Kab. Kendal
268. Pemerintah Kab. Demak
269. Pemerintah Kab. Grobogan
270. Pemerintah Kab. Pekalongan
271. Pemerintah Kab. Batang
272. Pemerintah Kab. Tegal
273. Pemerintah Kab. Brebes
274. Pemerintah Kab. Pati
275. Pemerintah Kab. Kudus
276. Pemerintah Kab. Pemalang
277. Pemerintah Kab. Jepara
278. Pemerintah Kab. Rembang
279. Pemerintah Kab. Blora
280. Pemerintah Kab. Banyumas
281. Pemerintah Kab. Cilacap
282. Pemerintah Kab. Purbalingga
283. Pemerintah Kab. Banjarnegara
284. Pemerintah Kab. Magelang
285. Pemerintah Kab. Temanggung
286. Pemerintah Kab. Wonosobo
287. Pemerintah Kab. Purworejo
288. Pemerintah Kab. Kebumen
289. Pemerintah Kab. Klaten
290. Pemerintah Kab. Boyolali
291. Pemerintah Kab. Sragen
292. Pemerintah Kab. Sukoharjo
293. Pemerintah Kab. Karanganyar
294. Pemerintah Kab. Wonogiri
295. Pemerintah Kota Semarang
296. Pemerintah Kota Salatiga
297. Pemerintah Kota Pekalongan
298. Pemerintah Kota Tegal
299. Pemerintah Kota Magelang
300. Pemerintah Kota Surakarta
301. Pemerintah Provinsi Jawa Timur
302. Pemerintah Kab. Gresik
303. Pemerintah Kab. Mojokerto
304. Pemerintah Kab. Sidoarjo
305. Pemerintah Kab. Jombang
306. Pemerintah Kab. Sampang
307. Pemerintah Kab. Pamekasan
308. Pemerintah Kab. Sumenep
309. Pemerintah Kab. Bangkalan
310. Pemerintah Kab. Bondowoso
311. Pemerintah Kab. Situbondo
312. Pemerintah Kab. Banyuwangi
313. Pemerintah Kab. Jember
314. Pemerintah Kab. Malang
315. Pemerintah Kab. Pasuruan
316. Pemerintah Kab. Probolinggo
317. Pemerintah Kab. Lumajang
318. Pemerintah Kab. Kediri
319. Pemerintah Kab. Tulungagung
320. Pemerintah Kab. Nganjuk
321. Pemerintah Kab. Trenggalek
322. Pemerintah Kab. Blitar
323. Pemerintah Kab. Madiun
324. Pemerintah Kab. Ngawi
325. Pemerintah Kab. Magetan
326. Pemerintah Kab. Ponorogo
327. Pemerintah Kab. Pacitan
328. Pemerintah Kab. Bojonegoro
329. Pemerintah Kab. Tuban
330. Pemerintah Kab. Lamongan
331. Pemerintah Kota Surabaya
332. Pemerintah Kota Mojokerto
333. Pemerintah Kota Malang
334. Pemerintah Kota Pasuruan
335. Pemerintah Kota Probolinggo
336. Pemerintah Kota Blitar
337. Pemerintah Kota Madiun
338. Pemerintah Kota Batu
339. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
340. Pemerintah Kab. Sambas
341. Pemerintah Kab. Sanggau
342. Pemerintah Kab. Sintang
343. Pemerintah Kab. Mempawah
344. Pemerintah Kab. Kapuas Hulu
345. Pemerintah Kab. Ketapang
346. Pemerintah Kab. Bengkayang
347. Pemerintah Kab. Landak
348. Pemerintah Kab. Melawi
349. Pemerintah Kab. Sekadau
350. Pemerintah Kab. Kubu Raya
351. Pemerintah Kab. Kayong Utara
352. Pemerintah Kota Pontianak
353. Pemerintah Kota Singkawang
354. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah
355. Pemerintah Kab. Kapuas
356. Pemerintah Kab. Barito Utara
357. Pemerintah Kab. Barito Selatan
358. Pemerintah Kab. Kotawaringin Timur
359. Pemerintah Kab. Kotawaringin Barat
360. Pemerintah Kab. Pulang Pisau
361. Pemerintah Kab. Gunung Mas
362. Pemerintah Kab. Lamandau
363. Pemerintah Kab. Sukamara
364. Pemerintah Kab. Murung Raya
365. Pemerintah Kab. Katingan
366. Pemerintah Kab. Seruyan
367. Pemerintah Kab. Barito Timur
368. Pemerintah Kota Palangka Raya
369. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
370. Pemerintah Kab. Banjar
371. Pemerintah Kab. Tanah Laut
372. Pemerintah Kab. Tapin
373. Pemerintah Kab. Hulu Sungai Selatan
374. Pemerintah Kab. Hulu Sungai Tengah
375. Pemerintah Kab. Barito Kuala
376. Pemerintah Kab. Tabalong
377. Pemerintah Kab. Kotabaru
378. Pemerintah Kab. Hulu Sungai Utara
379. Pemerintah Kab. Tanah Bumbu
380. Pemerintah Kab. Balangan
381. Pemerintah Kota Banjarmasin
382. Pemerintah Kota Banjarbaru
383. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
384. Pemerintah Kab. Paser
385. Pemerintah Kab. Berau
386. Pemerintah Kab. Kutai Barat
387. Pemerintah Kab. Kutai Timur
388. Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara
389. Pemerintah Kab. Mahakam Ulu
390. Pemerintah Kota Samarinda
391. Pemerintah Kota Balikpapan
392. Pemerintah Kota Bontang
393. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
394. Pemerintah Kab. Minahasa
395. Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow
396. Pemerintah Kab. Minahasa Selatan
397. Pemerintah Kab. Minahasa Utara
398. Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Utara
399. Pemerintah Kab. Siau Tagulandang Biaro
400. Pemerintah Kab. Minahasa Tenggara
401. Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Selatan
402. Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Timur
403. Pemerintah Kota Manado
404. Pemerintah Kota Bitung
405. Pemerintah Kota Tomohon
406. Pemerintah Kota KotaMobagu
407. Pemerintah Provinsi Gorontalo
408. Pemerintah Kab. Gorontalo
409. Pemerintah Kab. Boalemo
410. Pemerintah Kab. Pohuwato
411. Pemerintah Kab. Bone Bolango
412. Pemerintah Kab. Gorontalo Utara
413. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah
414. Pemerintah Kab. Poso
415. Pemerintah Kab. Donggala
416. Pemerintah Kab. Tolitoli
417. Pemerintah Kab. Banggai
418. Pemerintah Kab. Buol
419. Pemerintah Kab. Morowali
420. Pemerintah Kab. Banggai Kepulauan
421. Pemerintah Kab. Parigi Moutong
422. Pemerintah Kab. Tojo Una Una
423. Pemerintah Kab. Sigi
424. Pemerintah Kab. Banggai Laut
425. Pemerintah Kab. Morowali Utara
426. Pemerintah Kota Palu
427. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
428. Pemerintah Kab. Pinrang
429. Pemerintah Kab. Gowa
430. Pemerintah Kab. Wajo
431. Pemerintah Kab. Bone
432. Pemerintah Kab. Tana Toraja
433. Pemerintah Kab. Maros
434. Pemerintah Kab. Luwu
435. Pemerintah Kab. Sinjai
436. Pemerintah Kab. Bulukumba
437. Pemerintah Kab. Bantaeng
438. Pemerintah Kab. Jeneponto
439. Pemerintah Kab. Kepulauan Selayar
440. Pemerintah Kab. Takalar
441. Pemerintah Kab. Barru
442. Pemerintah Kab. Sidenreng Rappang
443. Pemerintah Kab. Pangkajene dan Kepulauan
444. Pemerintah Kab. Soppeng
445. Pemerintah Kab. Enrekang
446. Pemerintah Kab. Luwu Utara
447. Pemerintah Kab. Luwu Timur
448. Pemerintah Kab. Toraja Utara
449. Pemerintah Kota Makassar
450. Pemerintah Kota Parepare
451. Pemerintah Kota Palopo
452. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara
453. Pemerintah Kab. Konawe
454. Pemerintah Kab. Buton
455. Pemerintah Kab. Muna
456. Pemerintah Kab. Kolaka
457. Pemerintah Kab. Konawe Selatan
458. Pemerintah Kab. Kolaka Utara
459. Pemerintah Kab. Bombana
460. Pemerintah Kab. Wakatobi
461. Pemerintah Kab. Buton Utara
462. Pemerintah Kab. Konawe Utara
463. Pemerintah Kab. Kolaka Timur
464. Pemerintah Kab. Konawe Kepulauan
465. Pemerintah Kab. Buton Selatan
466. Pemerintah Kab. Buton Tengah
467. Pemerintah Kab. Muna Barat
468. Pemerintah Kota Kendari
469. Pemerintah Kota Baubau
470. Pemerintah Provinsi Bali
471. Pemerintah Kab. Buleleng
472. Pemerintah Kab. Jembrana
473. Pemerintah Kab. Klungkung
474. Pemerintah Kab. Gianyar
475. Pemerintah Kab. Karangasem
476. Pemerintah Kab. Badung
477. Pemerintah Kab. Tabanan
478. Pemerintah Kota Denpasar
479. Pemerintah Provinsi NTB
480. Pemerintah Kab. Lombok Barat
481. Pemerintah Kab. Lombok Tengah
482. Pemerintah Kab. Lombok Timur
483. Pemerintah Kab. Bima
484. Pemerintah Kab. Sumbawa
485. Pemerintah Kab. Dompu
486. Pemerintah Kab. Sumbawa Barat
487. Pemerintah Kab. Lombok Utara
488. Pemerintah Kota Mataram
489. Pemerintah Kota Bima
490. Pemerintah Provinsi NTT
491. Pemerintah Kab. Kupang
492. Pemerintah Kab. Belu
493. Pemerintah Kab. Timor Tengah Utara
494. Pemerintah Kab. Timor Tengah Selatan
495. Pemerintah Kab. Alor
496. Pemerintah Kab. Sikka
497. Pemerintah Kab. Flores Timur
498. Pemerintah Kab. Ende
499. Pemerintah Kab. Manggarai
500. Pemerintah Kab. Sumba Timur
501. Pemerintah Kab. Sumba Barat
502. Pemerintah Kab. Lembata
503. Pemerintah Kab. Rote Ndao
504. Pemerintah Kab. Manggarai Barat
505. Pemerintah Kab. Manggarai Timur
506. Pemerintah Kab. Sumba Barat Daya
507. Pemerintah Kab. Nagekeo
508. Pemerintah Kab. Sumba Tengah
509. Pemerintah Kab. Sabu Raijua
510. Pemerintah Kab. Malaka
511. Pemerintah Kota Kupang
512. Pemerintah Provinsi Maluku
513. Pemerintah Kab. Maluku Tengah
514. Pemerintah Kab. Maluku Tenggara
515. Pemerintah Kab. Buru
516. Pemerintah Kab. Maluku Tenggara Barat
517. Pemerintah Kab. Kepulauan Aru
518. Pemerintah Kab. Seram Bagian Barat
519. Pemerintah Kab. Seram Bagian Timur
520. Pemerintah Kab. Buru Selatan
521. Pemerintah Kab. Maluku Barat Daya
522. Pemerintah Kota Ambon
523. Pemerintah Kota Tual
524. Pemerintah Provinsi Maluku Utara
525. Pemerintah Kab. Halmahera Barat
526. Pemerintah Kab. Kepulauan Sula
527. Pemerintah Kab. Halmahera Selatan
528. Pemerintah Kab. Halmahera Utara
529. Pemerintah Kab. Halmahera Timur
530. Pemerintah Kab. Pulau Morotai
531. Pemerintah Kab. Pulau Taliabu
532. Pemerintah Kota Ternate
533. Pemerintah Kota Tidore Kepulauan
534. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
535. Pemerintah Kab. Bintan
536. Pemerintah Kab. Karimun
537. Pemerintah Kab. Natuna
538. Pemerintah Kab. Lingga
539. Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas
540. Pemerintah Kota Batam
541. Pemerintah Kota Tanjungpinang
542. Pemerintah Provinsi Papua Barat
543. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat
544. Pemerintah Kab. Mamuju Utara
545. Pemerintah Kab. Mamuju
546. Pemerintah Kab. Mamasa
547. Pemerintah Kab. Polewali Mandar
548. Pemerintah Kab. Majene
549. Pemerintah Kab. Mamuju Tengah
550. Pemerintah Kab. Bulungan
551. Pemerintah Kab. Malinau
552. Pemerintah Kab. Nunukan
553. Pemerintah Kab. Tana Tidung
Sampai artikel ini diturunkan tes CAT SKD CPNS 2018 masih berlangsung, sedangkan pengumumannya dapat mulai dicek pada tanggal 8-19 November 2018.
Demikian pantauan Pengumuman Hasil Tes CAT SKD CPNS 2018. Semoga sobat wawa mendapatkan hasil yang terbaik. Jangan Lupa ditunggu komen, feedback dan sharenya untuk postingan hari ini.
Baca juga : Informasi CPNS Terbaru